Contoh Khutbah Jum’at (Manusia Terbaik)

Hadirin jama’ah jumat rakhimakumullah Tiada kata yang paling pantas kita senandungkan pada hari yang berbahagia ini melainkan kata-kata syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan dan mencucurkan berbagai kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam majelis ini dalam keadaan sehat wal ‘afiyat. Dan marilah kita merealisasikan rasa syukur kita dengan menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-larangan-Nya.

Hadirin jama’ah jumat rakhimakumullah

Sebelum khatib menyampaikan khutbahnya, sudah barang tentu menjadi kewajiban seorang khatib untuk menyampaikan wasiat taqwa. Marilah senantiasa kita tingkatkan mutu kualitas iman dan taqwa kita kepada Allah SWT, karena iman dan taqwa itulah satu-satunya bekal bagi kita untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi yakni kehidupan akhirat.

“Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang berakal”. (QS. Al-Baqarah: 197)

Hadirin jama’ah jumat rahimakumullah.

Allah SWT. berfirman dalam surat At-tin ayat 3-4:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka)”,

Dalam surat At-Tin di atas Allah SWT menggambarkan tentang dua keadaan manusia, yang pertama yakni manusia Ahsani taqwim (manusia yang paling baik) kemudian yang kedua yakni manusia Asfala safilin (manusia yang paling rendah).

Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Ahsani taqwim adalah manusia yang memiliki bentuk yang paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, sedangkan Asfal safilin adalah gambaran manusia pada saat usia tuanya yang tidak lagi mampu untuk mengerjakan aktifitas sehari-hari sebagaimana yang dilakukan pada waktu mudanya. Kemudian tafsir ini melanjutkan bahwa pahala dan dosa itu diberikan oleh Allah SWT pada saat seseorang itu mulai aqil balig lebih-lebih pada waktu mudanya.

Kemudian dalam tafsir Muyassar disebutkan bahwa Ahsani taqwim adalah sama pengertiannya dalam tafsir Jalalain yakni manusia memiliki bentuk paling baik dibandingkan dengan makhluk yang lain, sedangkan pengertian Asfala safilin sendiri adalah manusia yang tidak taat pada Allah SWT dan rasul-Nya, kelak akan dikembalikan pada tempat yang paling buruk dari pada tempat yang lain yakni neraka jahannam yang panas lagi berkobar-kobar apinya.

Dan sebaliknya manusia yang mentaati perintah Allah SWT dan rasul-Nya serta menjauhi segala larangannya, akan ditempatkan pada tempat yang paling indah yakni surga yang didalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang abadi.

Hadirin jama’ah jumat rahimakumullah.

Lalu bagaimana kita meraih kedudukan Ahsani taqwim dan menjauhi dengan sejauh-jauhnya Asfala safilin?

Pertama, kita harus mensyukuri karunia Allah SWT yang berupa dua mata, dua telinga, dua tangan, dan dua kaki yang masih sempurna ini dengan syukur yang sebenar-benarnya.

“Katakanlah: “Dia-lah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati”. (tetapi) Amat sedikit kamu bersyukur.” (QS. Al-Mulk: 23)

Dan Allah SWT juga berfirman:

“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”. (QS. Ibrahim: 7)

Kedua, kita harus menggunakan karunia badan yang masih sempurna ini dengan menggunakannya sesuai dengan fungsi dan kegunaannya, karena Allah SWT akan meminta pertanggung jawabannya di akhirat kelak.

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabannya”. (QS. Al-Isra’: 36)

Hadirin jama’ah jumat rahimakumullah.

Dari ayat di atas kita dapat mengambil hikmahnya, bahwa semua tindakan yang kita lakukan baik itu dari mata, telinga, tangan, dan kaki semuanya akan di mintai pertanggung jawabannya. Maka jangan sampai tangan yang seharusnya kita gunakan untuk membantu serta memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, malah kita gunakan untuk menganiaya, menyiksa, bahkan membunuh orang lain hanya karena hal yang sepele. Dan jangan sampai tangan yang kita miliki ini kita biarkan untuk mengurangi timbangan, mengurangi yang seharusnya menjadi hak orang lain, lebih-lebih korupsi yang sangat-sangat merugikan orang lain.

Begitu juga dengan mata, jangan sampai kita biarkan mata kita melihat hal-hal yang di larang oleh agama bahkan hal-hal yang jelas-jelas di laknat oleh Allah SWT. Begitu juga telinga mulut dan kaki, jangan sampai telinga dan mulut kita, kita gunakan untuk mendengar dan mengucapkan hal-hal yang tidak sewajarnya, tetapi marilah kita gunakan mulut dan telinga ini dengan memperbanyak membaca al-qur’an, berzikir kepada Allah SWT serta membaca kalimat-kalimat Thoyyibah. Karena tangan, kaki, serta mulut kita ini akan menjadi saksi di akhirat kelak.

“Pada hari ini Kami tutup mulut mereka, dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka usahakan”. (QS. Yasin: 65)

Ketiga, dengan bertambah besarnya seseorang, dari mulai kecil hingga ia menginjak masa muda inilah, yang seharusnya diperhatikan oleh semua orang. Ada pepatah mengatakan ‘muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga’, pepatah ini sangat salah dan keliru, tidak mungkin seseorang yang tanpa berusaha payah ketika masa mudanya dengan banyak menggali ilmu agama, begitu saja masuk surga.

Mustahil sungguh-sungguh mustahil, nabi Muhammad SAW saja orang yang kita kenal sebagai orang yang nomor satu dalam agama, ketika hendak wafatnya beliau merasakan sakaratul maut yang benar-benar menyakitkan. Oleh karena itu, mari kita gunakan masa-masa emas ini yakni masa-masa muda ini dengan banyak menuntut ilmu agama dan pastinya tidak begitu saja mengabaikan kehidupan dunia ini.

Hadirin jama’ah jumat rahimakumullah.

Keempat, mari kita gunakan hati dan fikiran ini sebagai anugrah terbesar yang di berikan oleh Allah SWT kepada kita dengan sebaik-baiknya. Hati inilah yang menjadi motor atau penggerak bagi seluruh anggota tubuh kita, hati ini pula yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh kita ini, sebagaimana termaktub dalam hadits Rasulullah SAW yang artinya “Sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal darah, manakala ia baik maka baiklah seluruhnya tapi manakala ia buruk maka buruklah seluruhnya, ia adalah hati” (HR. Muslim).

Kelima, mari kita gunakan agama Islam ini, sebagai ruh utama bagi kita. Segala apa yang kita kerjakan dan lakukan hendaklah sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Karena agama Islam inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali-Imran ayat 19. Yang berbunyi:

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah SWT hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah SWT maka sesungguhnya Allah SWT sangat cepat hisab-Nya.”

Semoga dengan khutbah yang singkat ini, dapat menjadi suatu muhasabah atau intropeksi diri bagi kita dalam menggunakan apa saja yang Allah Telah berikan kepada kita, sehingga kita mendapatkan gelar Ahsanu Taqwim yaitu mahluk yang paling baik yang di ciptakan oleh Allah Swt. Amiin.

POLITIK HUKUM ISLAM

1. Politik Hukum Islam

Sudah banyak pengertian atau definisi tentang politik hukum yang diberikan oleh para ahli diberbagai literature. Dari berbagai pengertian atau definisi dapat diambil subtansinya bahwa politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijaksanaan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatn hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan bersama.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum – hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentangnhukum – hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan Negara seperti yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945.

Adapun definisi menurut beberapa pakar menunjukan adanya persamaan subtantif. Diantaranya menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Didalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan keriteria untuk menghukumkan sesutau yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.

Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik hukum sebagai sesuatu pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu,

1. Tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada ;
2. Cara – cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam

Mencapai tujuan tersebut;

• Kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah;
• Dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam    memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara –  cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik.[1]

Berbagai definisi yang dikemukakan di atas mengantarkan pemaham pada kita bahwa studi politik hukum mencakup kebijakan resmi Negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dan hal – hal lain yang terkait dengan itu.

Politik hukum di Indonesia yang berdasarkan pancasila tersebut, menghendaki berkembangnya berkehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan hukum nasional. Terdapat beberapa arah politik hukum tentang pemberlakuan hukum nasional, yaitu asas konkordansi yang memberlakukan hukum barat ke dalam hukum nasional, begitu juga dengan asas kodifikasi, baik tertutup maupun terbuka.

Dalam perjalanan kodifikasi hukum nasional Indonesia, keberadaan hukum islam sangat penting, selain sebagai materi bagi penyusunan hukum nasional, hukum islam juga menjadi inspirator dan dinamisator dalam pengembangan hukum nasional. Hukum islam sangat dekat dengan sosio-antropologis bangsa Indonesia, sehingga kehadirannya dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Kedekatan sosio-antropologis hukum islam dengan masyarakat menjadi fenomena tersendiri yang ditandai dengan maraknya upaya formalisasi pemberlakuan syariat islam diberbagai wilayah di Indonesia.

Dalam melihat peranan hukum islam dalam pembangunan hukum nasional, ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktik. Pertama, Hukum islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Dalam hal ini, hukum islam diberlakukan oleh Negara sebagai hukum positif bagi umat islam. Kedua, hukum islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karna aturan hukum tersebut bersifat umum, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai – nilai hukum islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga Negara.

Ismail Sunny, mengilustrasikan politik hukum sebagai suatu proses penerimaan hukum islam digambarkan kedudukannya menjadi dua periode, yakni pertama, periode persuasive sourc dimana setiap orang islam diyakini mau menerima keberlakuan hukum islam itu; dan kedua, periode authority source dimana setiap orang islam meyakini bahwa hukum islam memiliki kekuatan yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain, hukum islam dapat berlaku secara yuridis formal apabila dikodifikasikan dalam perundang – undangan nasional.

Sebagai Negara berdasar atas hukum yang berfalsafah pancasila, Negara melindungi agama dan penganutnya bahkan berusaha memasukkan hukum agama, ajaran dan hukum agama islam dalam kehidupan berbangsa dan beragama, sebagaimana pernyataan the founding father Republik Indonesia, Mohammad Hatta, bahwa dalam pengaturan Negara hukum Republik Indonesia, syariat islam berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis dapat dijadikan peraturan perundang – undangan Indonesia, sehingga orang islam mempunyai sistem syariat yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dekrit Presiden 5 juli 1959, dalam salah satu konsiderannya menyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang – Undang Dasar 1945 merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Prospek hukum islam dalam pembangunan hukum nasional sangat positif karena secara cultural, yuridis, dan sosiologis memiliki akar yang kuat. Hukum islam memilik akar kuat. Hukum islam memiliki serta menawarkan konsep hukum yang lebih universal dan mendasarkan pada nilai – nilai esensial manusia sebagai khalifatullah.

Menurut  Hazairin, dipakainya hukum islam sebagai sumber hukum nasional karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam, sedangkan hukum adat diberlakukan karena hukum tersebut sudah cukup lama eksis didalam budaya dan prilaku bangsa Indonesia. Bedasarkan hal tersebut, maka penetapan hukum nasional harus berdasarkan pada polik hukum yang bersumber pada nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan mengakui hukum agama dan hukum adat serta menghapuskan hukum warisan colonial sepanjang bersifat diskriminatif dan sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan revormsi hukum saat ini.

Fakta membuktikan bahwa politik hukum pada saat ini memperhatikan pluralisme hukum, seperti memperlakukan hukum islam di Nangro Aceh Darussalam, juga memperhatikan berbagai aspirasi masyarakat yang ada dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bedasarkan pancasila dan UUD 1945. Bagi kalangan muslim, jelas yang dimaksudkan sebagai hukum adalah hukum islam, yaitu keseluruhan aturan hukum yang bersumber pada Al- Qur’an, dan untuk kurun zaman tertentu lebih di konkretkan oleh nabi Muhammad SAW, dalam tingkah laku beliau, yang lazim dengan disebut dengan sunnah Rasul. Kaidah – kaidah yang bersumber dari Allah SWT, kemudian lebih di konkretkan dan diselaraskan dengan kebutuhan zamannya melalui ijtihad atau penemuan hukum oleh para mujtahid dan pakar dibidangnya masing – masing baik secara perorangan maupun kolektif.[2]jauh sebelum masa itu atau setidaknya sejak tahun 1954 nilai-nilai hukum Islam menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus perkara perdata (keluarga) diantara orang-orang pribumi padahal apabila mengikuti teori receptie, kepada mereka seharusnya diberlakukan hukum adat.

• Peranan Politik dalam pembentukan hukum

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukandalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Yaitu bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergangtung pada keseimbangan politik, defenisi kekuasaan, evolusi idiologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya.

Walaupun kemudian proses hukum yang dimaksud tersebut di atas tidak diidentikan dengan maksud pembentukan hukum, namun dalam prateknya seringkali proses dan dinamika pembentukan hukum mengalami hal yang sama, yakni konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum. Maka untuk memahami hubungan antara politik dan hukum di negara mana pun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Indonesia masa kini, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena di sebabkan persoalan-persoalan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya. Ketidak percayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang makin hari mangkin memperhatinkan. Kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan sosial.[3]

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik itu adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan untuk itu. karena itu institusipolitik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik.

Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga negara, seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan lembaga-lembaga negara lainnya dan sisi kekuatan politik dari infrastruktur politik adalah seperti: partai politik, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi profesi dan lain-lain.

 Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas untuk itu.

• Pelembagaan Hukum Islam

Positivisasi hukum Islam melalui yurisprudensi oleh Mahkamah Agung, ternyata tidak hanya menyangkut hukum yang menjadi kewenangan badan Peradilan Agama, tetapi juga menyangkut hukum yang menjadi kewenangan Peradilan Umum dengan menggunakan dasar-dasar hukum Islam atau mengambil nilai-nilai yang bersumber dari hukum Islam. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3574 K /Pdt/2000 tanggal 5 September 2002, mengenai tanggungjawab seseorang atas utang orang tuanya, sebatas pada hak atas harta penginggalan pewaris (orang tua) nya yang menjadi haknya saja adalah menggunakan dasar hukum dari Kompilasi Hukum Islam.[4]

Demikian juga dalam putusannya nomor 3713 K/Pdt./1994 tanggal 28 Agustus 1997 Mahkamah Agung telah memutuskan perkara perjanjian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, berdasarkan nilai-nilai hukum Islam yang diambil secara langsung dari al Qur’an.

Peran Mahkamah Agung dalam melembagakan hukum Islam dilakukan melalui putusan untuk mengakhiri sengketa, yang kemudian menjadi yurisprudensi. Ini berarti, Mahkamah Agung melalui yurisprudensi mengangkat hukum Islam dari keadaan sebagai hukum tidak tertulis menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat (meski pada kasus tertentu dan terbatas pada para pihak).

Pelembagaan hukum Islam melalui legislasi tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan ummat Islam akan hukum Islam. Oleh karena itu diperlukan pelembagaan hukum Islam melalui yurisprudensi, yaitu melalui putusan Mahkamah Agung yang mengangkat hukum Islam atau nilai ajaran Islam untuk dilembagakan menjadi hukum positif yang mengikat dan dapat ditegakkan oleh negara.

---

[1] Moh. Mahfud MD, POLITIK HUKUM DI INDONESIA, (Jakarta: Rajawali pers, 2009), Ed. Revisi, Cet. 2. Hal. 1-3.

[2] Dr. Drs. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., POLITIK HUKUM: PERSEPEKTIF HUKUM PERDATA DAN PIDANA ISLAM SERTA EKONOMI SYARIAH, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), Cet. 1, Hal. 4-6.

[3] Efernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi nilai, Cetakan kedua (Jakarta: PT. kompas Media Nusantara, 2007) h.157.

[4] Arbijoto (Ketua Tim), 2005; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 2004, Mahkamah Agung, Jakarta, hal. 42

BIOGRAFI IMAM MAZHAB

• Imam Abu Hanifah An-Nu’man bin Tsabit, Dikenal dengan Mazhab Hanafi serta ulamanya disebut dengan Ulama Hanafiyah Beliau dilahirkan pada tahun 80 H di Kufah, dan wafat pada tanggal 150 H. Mazhab yang dikenal dengan ahli qiyas (al-aqlu), hadits yang di sampaikan di Irak lebih sedikit. Beliau merupakan Ulama yang ahli tahajud, fasih dalam membaca Al-Qur’an, pernah ditawari menjadi hakim di zaman bani Umayyah tetapi beliau menolak.
• Imam Maliki bin Anas Al ashbahy, Dikenal dengan Mazhab Maliki serta ulamanya disebut dengan Ulama Malikiyah. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Beliau dikenal sebagai ahli Hadits, bahkan beliau mengutamakan perbuatan Ahli Madinah (Al-‘Amal) daripada khabaril wahid (Hadits perorangan). Karena bagi beliau mustahil bagi Ahli madinah berbuat perbuatan yang bertentangan karena di masa itu Rasul berada di Madinah. Dan juga haditsnya dikatakan sebagai hadits mutawatir.
• Imam Muhammad bin Idris As-Syafi’i Al-Quraisyi, Dikenal dengan Mazhab Syafi’i serta ulamanya disebut dengan Ulama Syafi’iyyah. Beliau dilahirkan di Ghuzzah tahun 150 H dan wafat di Mesir tahun 204 H. Beliau belajar kepada Imam Malik yang dikenal dengan mazhabul hadits, kemudian beliau pergi ke Irak dan belajar dari ulama Irak yang dikenal mazhabul qiyas (Keistimewaan beliau), Hafal Al-Qur’an usia 7 Tahun, panda diskusi, intelektual,
• Imam Ahmad bin Hanbal As-Syaebani, Dikenal dengan Mazhab hanbali serta ulamanya disebut dengan Ulama Hanabilah. Beliau dilahirkan di Baghdad tahun 164 H dan wafat pada tahun 248 H. Beliau adalah murid Imam Syafi’i yang paling istimewa dan tidak pernah pisah sampai Imam Syafi’i jirah ke mesir. Menurut beliau hadits dha’if dapat dipergunakan untuk perbuatan-perbuatan fadhailul Amal bukan untuk menentukan hukum.